WASPADAI KORUPSI ANGGARAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID19 OLEH MAFIA KESEHATAN

Penginderaan oleh negara perihal indikasi pemanfaatan situasi pandemi Covid19 oleh kalangan dokter tertentu dan rumah sakit tertentu, senyatanya memang diawali adanya fenomena di lapangan. Jadi, pernyataan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, SIP sangat realistis, meskipun mendapat tentangan dari kalangan dokter yang terhimpun dalam IDI.

Atas realitas dan indikasi sindikat mafia kesehatan yang memanfaatkan kesempatan pandemi Covid19 tersebut, NotTalkOnly mewawancarai seorang Lecturer in Strategic Management di Michigan University dan Universitas Pelita Harapan,  Dr. Berlian Siagian.

Mengawali wawancara, diungkapkannya bahwa Kementerian Kesehatan itu yang bobrok adalah pejabat eselon 1 dan 2. "Banyak kadrunnya yang mengaku diri  agamis tetapi juga bekerjasama dengan pabrik-pabrik obat", ucap Berlian.

Dampaknya, lanjut Berlian, Menteri Kesehatan dr. Terawan Putranto yang bersih dan idealis itu segala apapun kebijakannya dalam menghadapi Covid19 dihambat terus oleh mereka (kalangan pejabat level eselon 1 dan 2 nya), sehingga penyerapan anggaran kecil sekali, hanya kurang dari 2% dari Rp.75 triliun. 

Selanjutnya, kalangan eselon 1 dan 2 tersebut bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang umumnya juga kalangan kadrun. Ditandai dengan penyembuhan Covid19 secara Terapi Plasma Konvalesen yang murah namun hingga kini belum dapat direalisasikan secara massif di semua rumah sakit rujukan. 

Hal tersebut terkait dengan keberadaan obat yang sudah dikuasai oleh pabrik farmasi. Bahkan Unair Surabaya pun berani menjadikan diri sebagai bemper pabrik obat melalui pernyataannya bahwa pihaknya telah menemukan obat Covid19 kendati belum diuji secara klinis.

"Nggak tahunya obat itu merupakan cortisol dan hextro yang sudah dilarang di negara Amerika Serikat.

Bahkan pihak Unair dan IDI telah dengan berani mengatakan di televisi gugus tugas covid pusat bahwa racikan obat tersebut sudah tersedia dalam jumlah ratusan ribu butir", ungkap Berlian.

"Letjen Terawan dijadikan menteri kesehatan oleh Presiden Jokowi disikapi suara sumbang oleh dokter-dokter IDI pusat sampai daerah karena dianggap penempatan 

dr.Terawan dikhawatirkan dapat mengungkap mafia-mafia alkes (alat kesehatan) dan peredaran obat yang mereka jalankan", ucapnya.

Lebih spesifik lagi Berlian menyebutkan bencana Covid19 saat ini oleh dokter-dokter kadrun dijadikan kesempatan untuk menguras APBN.

"Ada kejadian di sejumlah desa, antara lain  di Ambulu Jember, pasien meninggal karena kecelakaan dikatakan covid. 

Juga di Surabaya ada pasien operasi lantas meninggal, kemudian dikenakan biaya Rp.24 juta, namun karena keluarganya tidak mampu bayar, maka keluarga pasien ditawari agar mau teken pernyataan 'sebagai akibat covid' sehingga digratiskan. Jadi berita di TV yang tayangkan ada keluarga yang dikasih uang asalkan bersedia teken covid itu ada benarnya", papar Berlian panjang.

 

Hal-hal tersebut bisa terjadi, menurutnya, karena ada 'disparitas biaya pengobatan'

antara penyakit Covid19 dengan penyakit umum. 

"Contoh lain, biaya penguburan. Penguburan biasa hanya Rp.2 juta, sedangkan biaya penguburan secara protokol covid nilainya Rp18 juta. 

Ini belum biaya rumah sakit yang katanya untuk pasien sampai sembuh ( estimasi 20 hari ) menghabiskan Rp.500 juta per orang yang akan ditanggung APBN. Saat ini banyak rumah sakit yang bersedia menjadi rujukan covid", kata dia.

Berlian Siagian mengindikasi juga terhadap pernyataan berulangkali yang dikemukakan oleh dokter E, seorang dokter perempuan berbadan gemuk spesialis paru di RSPS Sulianti Saroso, yang selalu menuntut pemerintah membelikan ventilator seharga Rp.500 juta untuk diaplikasikan di rumah sakit-rumah sakit.

"Untunglah BPPT, ITB, dan PT Pindad sudah bisa bikin alat dimaksud yang lebih murah dengan harga kurang dari Rp.35 juta", ucapnya.#. (nto/ist:  berliansiagian).