SAAT PANDEMI, EKONOMI RAKYAT DAN KESEHATAN MASYARAKAT DITANGANI SECARA SEIMBANG DENGAN PPK MIKRO (PPKM)

SAAT PANDEMI, EKONOMI RAKYAT DAN KESEHATAN MASYARAKAT DITANGANI SECARA SEIMBANG DENGAN PPK MIKRO (PPKM)

Presiden Jokowi menolak usulan Lockdown dan memberlakukan PPK Mikro (PPKM) mulai hari ini 3 Juli hingga 20 Juli.

Rakyat Miskin, Pengangguran, dan Pedagang Kecil akan pesta pora kebanjiran duit Bansos lagi dari Pemerintah, plus masih bisa berdagang setengah hari, karena ini bukan Lockdown.

PPK Mikro (PPKM) yg mirip dengan PSBB, disebut Jokowi sebagai solusi paling seimbang karena tidak mematikan perekonomian nasional namun tetap dapat mengurangi resiko penularan Covid-19.

SINGAPURA TERBUKTI HANCUR EKONOMINYA KARENA LOCKDOWN.

Lockdown selama ini telah terbukti menghancurkan perekonomian negara Singapura, sementara solusi PSBB yg diterapkan Indonesia malah membuat perekonomian Indonesia mengalami Surplus.

PEREKONOMIAN INDONESIA MALAH SURPLUS SELAMA PANDEMI.

Semasa Pandemi, terbukti bahwa Neraca Perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar $2,19 Milyar (Rp. 31,7 Trilyun), karena bisnis & industri tetap diperbolehkan beroperasi, tidak dilockdown seperti negara Singapura yg akhirnya mengalami defisit berturut-turut perekonomiannya.

SINGAPURA & MALAYSIA RESESI AKIBAT LOCKDOWN, APAKAH MAU DIIKUTI?

Negara dengan populasi kecil seperti Singapura saja kesulitan memulihkan kondisi perekonomiannya akibat beberapa kali melakukan Lockdown, bahkan kurs mata uangnya SGD terus anjlok. 

Begitupula Malaysia yg menerapkan lockdown langsung bursa saham dan mata uangnya hancur berkeping-keping.

AGENDA MAKAR DIBALIK DESAKAN UNTUK LOCKDOWN. 

Lalu apa jadinya jika Indonesia yg populasinya besar ini ikut-ikutan menerapkan Lockdown? Tentu akan hancur juga perekonomiannya dan bakal terjadi pemberontakan rakyat yg murka bahkan makar untuk menggulingkan pemerintahan.

Oleh karena itulah Jokowi selalu menegaskan bahwa Lockdown bukanlah cara yg tepat untuk Indonesia, tapi PSBB/PPKM yg paling tepat.

Oleh karena itu pihak-pihak yg masih juga ngotot memaksakan Lockdown sesungguhnya adalah orang-orang yg berniat menghancurkan perekonomian rakyat Indonesia agar Agenda Makar & Penggulingan Kekuasan bisa terlaksana.

BERKAT PSBB, TABUNGAN ORANG INDONESIA MALAH MAKIN BANYAK SELAMA PANDEMI.

Semasa Pandemi, bahkan jumlah tabungan orang Indonesia malah terbukti mengalami kenaikan hingga tembus mencapai Rp. 6700 Trilyun, yg artinya orang Indonesia malah makin kaya berkat penerapan kebijakan PSBB dan bukan Lockdown. 

LOCKDOWN AKAN MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA & RAKYAT.

Presiden Jokowi selalu mengingatkan bahwa Lockdown malah akan menyebabkan kerugian pada negara maupun perekonomian rakyat yg akan berujung pada kehancuran perekonomian secara masif.

Karena lockdown berarti berkurangnya income negara dari sektor industri, padahal rakyat tetap harus diberi subsidi dengan BLT.

LOCKDOWN AKAN MEMBUAT KREDIT UMKM BUNGA 0% JADI SIA-SIA.

Selain itu Lockdown juga akan membuat semua kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunga 0% yg selama ini telah diberikan sebagai program subsidi Pandemi jadi sia-sia bila UMKM malah ditutup total akibat lockdown.

UMKM MALAH MENJAMUR DI MASA PANDEMI.

Seperti kita ketahui, semasa Pandemi justru makin banyak UMKM bermunculan di pinggir jalan, terutama penjual makanan, itu karena adanya kucuran kredit bunga ringan bahkan 0% untuk pengusaha kecil.

Oleh karena itu Jokowi hanya membatasi jam operasional UMKM saja, agar rakyat kecil masih bisa bekerja mencari rejeki.

DANA BANSOS UNTUK MENAMBAL PEMASUKAN RAKYAT YANG BERKURANG KARENA PPKM.

Meski demikian Jokowi menyadari bahwa pasti ada penghasilan rakyat yg berkurang karena adanya Pembatasan (PPKM), oleh karena itulah Pemerintah menggelontorkan lagi dana bantuan BLT bagi rakyat miskin dan pengusaha UMKM

Rakyat Miskin, warga desa, dan pengangguran Pesta Pora lagi:

BLT Desa sebesar Rp.300ribu akan diberikan lagi kepada 8 juta warga desa yg miskin. 

Sementara itu 10 juta warga miskin & pengangguran di perkotaan akan menerima Bansos Tunai (BST) sebesar Rp. 600 ribu.

Selama tahun 2021 ini pemerintah akan & telah menggelontorkan dana Rp 28,31 Trilyun untuk penyaluran BLT rakyat miskin. BLT sebesar Rp.13,96 Trilyun telah tersalurkan selama Januari-April, tinggal melanjutkan lagi.

Pedagang Kecil Pesta Pora lagi :

BLT sebesar Rp.1,2 juta akan diberikan kepada 12,8 juta pengusaha UMKM yg tentunya bisa digunakan untuk mensubsidi kerugian karena berkurangnya jam operasional warung, kios, dan berbagai usaha kuliner rakyat kecil lainnya.

Pemerintah akan menganggarkan dana sebesar total Rp.15,36 Trilyun untuk diberikan kepada para pengusaha UMKM ini.

Bagi pengusaha UMKM yg belum kecipratan BLT dianjurkan untuk segera mendaftarkan usahanya.

Bagaimana nasib orang kaya?

BLT tentu saja tidak akan diberikan untuk orang kaya, karena pemerintah tahu bahwa di masa Pandemi, Tabungan orang kaya Indonesia justru makin bertambah sebanyak Rp.152 Trilyun hanya dalam sebulan, karena bukan Lockdown yg diterapkan Jokowi, tapi PSBB/PPKM.

Masih dibolehkannya pabrik & industri esensial untuk tetap beroperasi selama Pandemi, membuat orang kaya Indonesia masih tetap kaya (dan bahkan makin kaya) sehingga bukan sasaran untuk bantuan BLT.

Meski demikian, bagi orang-orang kaya yg merasa bisnisnya merugi akibat kebijakan Pembatasan selama Pandemi, Pemerintah selama ini telah memberikan solusi penundaan pembayaran cicilan kredit Bank. Sehingga biasanya mereka bisa merelokasikan modalnya untuk digunakan pada bisnis lain yg lebih menguntungkan (misal: investasi di bisnis yg diuntungkan pandemi, ataupun trading saham/kripto/emas)

KREDIT BANTUAN DARI BANK DUNIA JANGANLAH DIRIBUTKAN.

Perlu diingat bahwa segala bentuk Bansos/BLT kepada rakyat miskin, pengangguran, dan pengusaha UMKM merupakan Wujud Realisasi penggunaan Dana Pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi yg dikucurkan oleh Bank Dunia untuk mengatasi penderitaan rakyat semasa Pandemi.

Oleh karena itu sangatlah konyol bila ada yg meributkan tindakan pemerintah yg baru-baru ini mendapat utangan lagi dari Bank Dunia. Karena sesungguhnya utang ini diperlukan untuk menolong rakyat kecil di masa Pandemi.

Ada pihak-pihak oposisi pemerintah yg mengatakan bahwa utang negara yg bertambah akan membuat setiap warga negara harus urunan sebesar Rp.24 juta untuk bisa melunasi utang negara. Ini tentu adalah logika tolol yg tidak sesuai realita.

Faktanya, pernahkah kita sebagai rakyat ditagih untuk melunasi utang negara oleh pemerintah? Selama ini tidak pernah & tidak akan pernah. 

Karena di negara manapun yg membayar utang negara adalah negara bukan rakyat. 

Protes & Kritikan mengenai penambahan utang negara itu hanyalah upaya pihak Oposisi Pemerintah yg berusaha menghambat kucuran dana Bank Dunia yg diperlukan untuk usaha pemulihan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu barangsiapa yg meributkan & menghambat soal penambahan utang pemerintah dari Bank Dunia yg diperlukan untuk pemulihan ekonomi rakyat, berarti sesungguhnya mereka ingin agar rakyat kecil menderita sengsara. 

Oleh karena itu orang-orang culas semacam ini seharusnya diseret ke tengah jalan untuk diadili oleh rakyat dengan palu penghakiman.•

Penulis: Budz Kay (BeritaKomplit.com)